Jumat, 06 September 2013

Budaya Politik


Tujuan Pembelajaran


Setelah mempelajari bagian ini, kita diharapkan mampu:
  • Mendeskripsikan pengertian budaya politik
  • Mengidentifikasikan tipe-tipe budaya politik
  • Mengidentifikasikan tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia
  • Menganalisis budaya politik yang berkembang di Indonesia
  • Mendeskripsikan budaya politik partisipan di Indonesia
Gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak untuk menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum dan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, setiap warga negara harus dapat menunjukkan pertisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik.

  1. Pengertian Budaya Politik

  2. Dalam kehidupan bernegara, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menyikapi masalah politik dalam hubungannya dengan pemerintah. Sebagian masyarakat berpandangan bahwa masalah politik adalah masalah pemerintah saja, bukan masalah rakyat. Sebagian masyarakat lainnya mungkin berpandangan sebaliknya, bahwa masalah politik adalah masalah yang harus dipikirkan oleh masyarakat. Perbedaan pandangan yang harus dipikirkan bagian dari kajian tentang budaya politik suatu masyarakat. Perbedaan ini juga akan mempengaruhi tingkat kesadaran politik suatu bangsa. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan budaya politik serta budaya politik macam apa yang berkembang dan harus dikembangkan di Indonesia.
    Sejak reformasi 1998, kesadaran politik masyarakat Indonesia meningkat cukup tajam. Berbagai hal yang sebelumnya dianggap tabu atau aneh kini menjadi hal yang sangat biasa. Contohnya adalah demontrasi mahasiswa, buruh atau masyarakat sipil. Pada masa kepemimpinan Soeharto atau era Orde Baru, demonstrasi tidak diperbolehkan karena dianggap mengganggu stabilitas keamanan. Tetapi saat ini, demonstrasi tidak dilarang, karena merupakan hak rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin. Ini hanya satu contoh dari gejala budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Lantas apakah yang dimaksud dengan budaya politik itu sendiri?
    Menurut almond dan Verba, budaya politik yang sering disebut pula kebudayaan politik merupakan dimensi psikologis dan sistem politik. Dikatakan sebagai dimensi psikologis karena budaya politik bukan lagi sebuah sistem normatif yang ada di luar masyarakat. Budaya politik merupakan kultur politik yang berkembang dan dipraktekkan oleh suatu masyarakat tertentu. Dalam setiap masyarakat terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mereka mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungan sendiri. Tingkat kesadaran dan partisipasi mereka biasanya menjadi hal penting untuk mengukur kemajuan budaya politik yang berkembang.
    Budaya politik masyarakat pedesaan atau pedalaman yang biasanya tergantung pada pilihan politik pemimpinnya, baik pemimpin adat, suku maupun agama akan menggambarkan budaya politik macam apa yang berkembang didalam masyarakat tersebut. Demikian pula dengan budaya politik masyarakat perkotaan yang beragam dengan pilihan politik yang tidak lagi bergantung pada pilihan orang lain akan menggambarkan budaya politik tertentu. Tentu terdapat perbedaan tingkat kesadaran dan partisipasi politik antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Perbedaan ini akan menggambarkan perbedaan budaya politik yang berkembang di kedua masyarakat tersebut.
    Budaya politik dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka muncul budaya politik yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Secara umum, budaya politik terbagi atas:
    1. Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, pasif)
    2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi)
    3. Budaya politik partisipasi (aktif)
    Model kebudayaan politik yang berkembang dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini.
    1. Tingkat pendidikan warga negara (faktor kunci)
    2. Tingkat ekonomi (semakin sejahtera rakyat maka semakin tinggi partisipasi politiknya)
    3. Reformasi politik/political will (semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik
    4. Supremasi hukum (adanya penegakan hukum yang adil, independen dan bebas)
    5. Media komunikasi yang independen (berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas dan mandiri)
    Istilah budaya politik mengacu pada orientasi masyarakat terhadap satu sistem politik tertentu. Sistem yang dianut bisa saja sistem demokratis atau sistem yang tidak demokratis, tergantung pada pilihan masyarakat itu sendiri. Jadi, budaya politik lebih merupakan sifat atau karakter berpolitik yang berkembang dalam masyarakat dengan seperangkat objek dan proses sosisal yang bersifat khusus. Jadi, apa yang disebut dengan budaya politik tentu saja memiliki objek. Pengetahuan masyarakat mengenai sistem politik, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan institusi penting dalam suatu negara adalah beberapa contoh dari objek budaya politik.
    Selanjutnya, jika kita berbicara tentang budaya politik suatu masyarakat, berarti kita berbicara tentang sistem politik yang diinternalisasikan atau dihayati dalam kesadaran pengetahuan, perasaan dan evaluasi masyarakat tersebut. Oleh karena itu Almond dan Verba membagi orientasi politik menjadi tiga bagian.
    1. Orientasi kognitif, merupakan

  3. Tipe-tipe Budaya Politik

    1. Budaya Politik Parokial

    2. Budaya Politik Subjek

    3. Budaya Politik Partisipan

  4. Tipe-tipe budaya Politik yang berkembang di Indonesia

    1. Budaya Politik Tradisional

    2. Budaya Politik Islam

    3. Budaya Politik Modern

  5. Pembagian tipe budaya politik menurut Geertz

    1. Budaya Politik Abangan

    2. Budaya Politik Santri

    3. Budaya Politik Priyayi

  6. Perkembangan tipe budaya politik sejalan dengan perkembangan sistem politik yang berlaku

  7. Pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik

  8. Peran serta budaya politik partisipan